KEBIJAKAN APARTHEID JAKARTA TERHADAP PAPUA
DAN PENYAKIT PAPUA FOBIA:
Marginalisasi dan Diskriminasi Terhadap Papua
KEBIJAKAN APARTHEID JAKARTA TERHADAP PAPUA
DAN PENYAKIT PAPUA FOBIA:
Marginalisasi dan Diskriminasi Terhadap Papua
Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya “bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya dari kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi jika –terjadi peperangan- jangan mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini”. Sebab itu pengawas rodi ditempatkan atas mereka …. (Keluaran 1: 8 dst)
Dalam bulan Agustus 2008, seorang teolog yang sudah lama hidup di Afrika Selatan dalam jaman apartheid, berkomentar setelah berkunjung ke Papua, dan keluar masuk beberapa kota dan daerah: “”saya melihat pemerintah Indonesia sedang mempraktekkan kebijakan apartheid di Papua”.
***
Tanggal 14 Oktober 2008, ketika Ny. Pdt. Jemima Krey S.Th, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua dalam kata sambutannya pada pembukaan KGM –Konferensi Gereja & Masyarakat menuntut Pemerintah Indonesia “menghentikan tudingan terhadap Gereja sebagai pendukung Gerakan Separatis Papua”, kita pikir ini sesuatu yang biasa. Bukan sesuatu yang luar biasa. Karena dari sejak tahun 1960an Gereja Papua sering dituding sebagai Gereja pendukung Gerakan OPM. Dalam paper ini saya hanya memilih pengalaman 2 komponen masyarakat Papua: Gereja Papua dan golongan intelektual Papua yang terus-menerus diburu dan dibunuh dengan “Politik stigma itu” supaya diskusi kita mengenai topic “marginalisasi dan diskriminasi” tidak mengambang. Saya beranggapan bahwa dua kejahatan pemerintah